Uncategorized

Larangan yang Tidak Membatalkan Akad Jual Beli

4.1. Menawar Dagangan Di atas Tawaran Orang Lain

Menawar barang dagangan yang masih dalam proses penawaran pembeli lain dalam istilah fiqih dinamakan dengan as-saum ‘ala saumi akhihi, yakni transaksi jual beli barang dagangan antara pihak penjual dan pembeli yang telah terjadi kesepakatan harga namun belum terjadi ijab dan qabul, kemudian datanglah pihak ketiga yang menawar barang dagangan dengan harga yang lebih mahal daripada harga kesepakatan awal dengan pembeli pertama atau pihak ketiga menawarkan barang dagangan yang jauh lebih baik dan berkualitas terhadap pembeli pertama dengan harga yang sama dengan dagangan awal, atau menawarkan dagangan yang berkualitas sama namun dengan harga yang relative lebih murah daripada harga dagangan yang pertama.

Rasulullah SAW.melarang praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain), karena praktek semacam ini mengandung unsur menyakiti dan merugikan orang lain, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَايَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW. bersabda, : “Seseorang tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain dan tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain.”

[HR. Bukhari]

 

Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلىَ سَوْمِ أَخِيْهِ (رواه المسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Seseorang tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain.”

[HR. Muslim]

Berpijak pada hadist Rasulullah SAW. yang melarang praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawarn pihak lain) tersebut, ulama’ madzahib al-aba’ah menetapkan hokum sebagai berikut.

 

4.1.1 Versi Imam Hanafi

Hukum praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) adalah makruh tahrim, yakni hokum makruh yang mengakibatkan dosa bagi para pelakunya. Hokum makruh tahrim berlaku ketika antara penjual dan pembili telah terjadi kesepakan harga barang yang akan diperjual belikan. Namun, apabila antara keduanya belum terjadi kesepakatan harga maka praktek saum ‘ala saumi akhihi (menawar diatas tawaran pihak lain) hukumnya boleh, bahkan dinilai terpuji (Al – Mahmud), karena praktek semacam ini terdapat nilai manfaat yang kembali kepada ba’I’ (Penjual), yakni akan lebih melariskan dagangannya.

 

4.1.2 Versi Imam Maliki

Praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) itu hukumnya haram. Hokum ini berlaku ketika antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatnan harga barang yang akan diperjual belikan. Namun, apabila antara keduanya belum terjadi kesepakatan harga, maka praktek saum ‘ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) hukumnya khilaful aula ( dinilai kurang baik).

 

4.1.3 Versi Imam Syafi’i

Praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) itu hukumnya haram. Hokum haram ini berlaku ketika antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan harga barang yang akan diperjual belikan. Namun, apabila antara keduanyabelum terjadi kesepakatan harga, atau hanya salah satunya (pembeli) menawar dagangan, sementara penjual bersikap diam, atau pihak penjual berkata : “Nanti dulu, berilah kesempatan kepadaku untuk berfikir.” Maka praktek saum ‘ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) itu tidak haram menurut pendapat yang shahih (benar).

 

4.1.4 Versi Imam Hambali

Praktek saum ala saumi akhihi (menawar diatas tawaran pihak lain) itu hukumnya haram. Ini berlaku ketika antara penjual dan pembeli telah terjadi sekesapakan harga barang yang akan diperjual belikan. Namun, apabila antara keduanya belum terjadi kesepakatan harga, maka praktek saum ‘ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain ) itu boleh (Al – Jawaz).

 

Keterangan :

Ulama’ Madzahib A – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) sepakat, bahwa praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) itu haram, karena terdapat unsur menyakitkan terhadap pihak lain. Hal ini akan terjadi apabila memenuhi beberapa hal berikut :

  • Antara pihak penjual dengan pembeli telah terjadi kesepakan harga tertentu.
  • Pihak yang menawar (pembeli kedua) telah mengetahui, bahwa barang dagangan yang ia tawar masih dalam proses penawaran pembeli pertama, dan ia juga mengetahui bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan harga diantara mereka.

Ulama’ madzahib al – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) juga sepakat, bahwa praktek saum ala saumi akhihi (menawar di atas tawarn pihak lain) itu boleh (al – Jawaz), apabila diantara penjual dan pembeli belum terjadi kesepakatan harga tertentu.

Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An Nasa’I :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْىءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِيْ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيْ (رواه احمد وابو داود والنسائ)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ada salah seorang sahabat Anshar dating kepada Rasulullah SAW. seraya bertanya sesuatu kepada Beliau kemudian Rasulullah SAW. bertanya kepadanya : “Apakah kamu memiliki sesuatu dirumahmu?” Dia menjawab, saya memiliki selembar kain, sebagian untuk pakaian sehari – hari, sementara yang sebagian untuk alas (kain alas), dan sebuah gelas yang dipakai untuk minum, Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah kepadaku kedua benda itu.”. Kemudian kedua benda miliknya itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. kemudian Beliau mengambilnya dan bertanya : “Siapa yang ingin membeli dua benda ini?” salah seorang sahabat berkata, saya akan membelinya dengan harga satu dirham, Beliau bersabda : “Siapakah yang ingin menambahinya, dua atau tidak dirham (diatasnya)?” Sahabat yang lainnya berkata, saya ingin membelinya dengan harga dua dirham, kemudian Rasulullah SAW. melepaskannya dan memberikan dua dirham kepada sahabat Anshar tersebut.

[HR. Ahmad, Abu Dawud dan An Nasa’i]

Ulama’ Madzahib al – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) sepakat, bahwa larangan (hokum haram) praktek saum ‘ala saumi akhihi (menawar di atas tawaran pihak lain) lebih dikarenakan akan menyakiti orang lain yang sedang bertransaksi. Sedangkan ukum akad jual beli tetap sah, karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli.

4.2 Menjual di atas Penjualan Orang Lain

Pengarauh perkembangan zaman akn berdampak tajam terhadap gejolak perekonomian masyarakat Islam. Sehingga, bentuk dan praktek transaksi jual beli dewasa ini semakin beragam yang menuntut lahirnya hokum yang beragam pula. Di tengah – tengah amsyarakt Islma timbul bentuk transaksi jual beli dimana seseorang (penjual awal) akan tersisih setelah dating pihak ketiga dengan membawa tawaran (harga) diluar kebiasaan yang telah disepakati keduanya. Menjual barang dagangan di atas penjualan orang lain dalam literature fiqih muamalah digambarkan dengan praktek dua pelaku jual beli sedang melkukan transaksi dan telah sepakat tentang barang dagangan dan harga yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan ijab dan qabul. Ketika keduanya (penual dan pembeli) masih dalam khiyar majlis (kduanya msih di tempat transaksi) atau dalam khiyar syarat (hak pilih antara meneruskan atau membatalkan bersyarat), maka datanglah pihak ketiga dengan membawa tawarn menari, ia mengatakan kepada pembeli awal, “Batalkan saja transaksimu, belilah daganganku yang lebih baik ini dengan harga sama.” Atau jiak dagangannya sama, ia mengatakan, “Belilah dagangan saya inim dengan harga yang lebih murah”. Gambaran lainnya adalah ketika pihak ketiga mengatakan kepada penjual, “Batalkan saja penjualnmu, nanti akan saya beli daganganmu denga harga yang lebih tinggi (mahal)”.

Sikap ulama madzahib al arbaah dalam transaksi semacam ini adalah sepakat bahwa hokum menjual barang dagangan diatas penjualan pihak lain adalah haram, karena terdapat unsur menyakiti orang lain{baik penjual atau pembeli}.Sedangkan hokum jual beli itu sebenarnya tetap sah,karena kesalahan{pelanggaran}yang dilakukan pihak ketiga bukan kesalahan dalam syarat dan rukun jual beli.

Ketetapan hukum ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَنَاجَشُوْا وَلَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَلَابَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُوْانُوْا عِبَادَاللهِ اِخْوَانًا (رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda:”Janganlah kamu saling menipu,saling dengki hati,saling membenci ,saling berpaling muka ,dan janganlah melakukan transaksi jual beli diatas {tawaran }orang lain.Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang saling bersaudara.”

{HR.BUKHARI-MUSLIM}

Catatan:

Beberapa ulama dari kalangan madzahib al arba’ah mengatakan bahwa menjual dagangan di atas penjualan orang lain atau membeli diatas pembelian orang lain itu tidak sah{batal},dan haram dilakukan karena ada larangan dari Rasulullah SAW diatas.

4.3 Orang Kota Menjualkan Barang Dagangan milik Orang Pedalaman {Bai’ul Hadir lil Badi}

Bai’ul Hadir lil Badi adalah penjualan barang dagangan orang desa {pedalaman} yang dilakukan oleh orang kota.Pada mulanya Bai’ul Hadir lil Badi’ terjadi ketika masyarakat pedalaman ingin menjual barang dagangan mereka secara serentak atau semua barang sekaligus (daf’atan wahidatan). Kemudian masyarakat kota datang dan menawarkan kepada mereka : “Jangan kamu jual barang daganganmu dengan penjualan sekaligus saya bersedia menjualkan dengan penjualan sekaligus, saya bersedia menjualkan barangmu dengan cara sedikit demi sedikit (tadrijan), dengan harga yang cukup mahal sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.”

Praktek jual beli semcam inim yakni bai’ul hadir lil badi pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan Beliaupun melarang jual beli tersebu. Hal in sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

————-ii————

Diriwayatkan dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda : “Janganlah orang – orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang badi (pedalaman), tinggalkan lah mereka, niscaya Allah SWT. Akan memberikan rizki mereka dari sebagian yang lain.”

Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

Diriwatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang pedalaman, sekalipun ia adalah saudaranya sendiri atau orang tuanya.”[HR. Abu Dawud]

 

Dalam permasalah bai’ul hadir lil badi’, ualam’ madzahib al – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan hambali) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dengan keterangan sebagai berikut.

4.3.1 Imam Hanafi

Bai’ul hadir lil badi itu hukumnya makruh tahrim, dan termasuk dosa kecil, hukum ini berlaku ketika dalam prakterknya memenuhi empat hal berikut ini.

  • Transaksi dilakukan pada saat bahan makanan pokok langka (sedikit) atau sedang mengalami krisis pangan ditengah masyarakat.
  • Masyarakat banyak yang membutuhkan bahan makanan pokok atau bahan kebutuhan lainnya.
  • Barang dagangan dijual dengan harga yang lebih tinggi, daripada harga pasaran.
  • Menimbulkan kesulitan dan mempersempit masyarakat banyak (tadzyiq linnas).

Apabila tidak memenuhi emapt hal tersebut maka bai’ul hadir lil badi hukumnya sah (boleh). Larangan Rasulullah yang terdapat dalam hadist diatas bertujuan untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat agar senantiasa stabil dan tidak menimbulkan banyak kesulitan.

4.3.2 Imam Maliki

Bai’ul hadir lil badi itu tidak boleh (haram), apabila terdapat dua hal berikut ini.

  • Masyarakat pedalaman menjual semua barang dagangannya kepada masyarakat kota dengan cara langsung (sekaligus), sementara masyarakat kota menjual kembali dengan cara sedikit demi sedikit.
  • Masyarakt pedalaman tidak mengetahi harga di pasaran.

Sebagian ulama’ Maliki berpendapat, bahwa hukum bai’ul hadir lil badi adalah haram secara mutlaq, baik memenuhi dua hal tersebut ataupun tidak. Namun, apabila bai’ul hadir lil badi memenuhi dua hal tersebut, maka jual bei harus dibatalkan (dirusak), mabi’ (barang dagangan) dikembalikan kepada penjual, dan tsaman (uang) dikembalikan kepada pembeli, ketika masing – masing (mabi’ dan tsaman) masih utuh dan belum rusak. Selanjutnya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus bertaubat lantaran telah melakukan transaksi yang batal (rusak).

4.3.3 Imam Syafi’I

Bai’ul hadir lil badi itu tidak boleh {haram}, apabila terdapat tiga hal berikut ini.

  • Barang dagangan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa bahan makanan atau bahan kebutuhan lainnya.
  • Masyarakat pedalaman sebenarnya ingin menjual semua barang dagangannyasecara langsung [daf’atan wahidatan], tidak secara sedikit demi sedikit.
  • Orang kota mendatangi orang pedalaman dan meminta mereka agar dagangannya dijual sedikit demi sedikit.
  • Masyarakat pedalaman mengusung [ membawa ]barang dagangannya hanya untuk dijual.

Apabila terjadi transaksi ba’iul hadir lil badi yang tidak sampai menyulitkan masyarakat, maka terdapat beberapa pendapat dari ulama Syafi’I sebagai berikut.

Haram, karena lebih melihat pada larangan yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW.

Tidak haram, karena lebih melihat pada makna yang tersirat dalam hadits Rasulullah   , yakni adanya potensi akan menyulitkan masyarakat banyak.

4.3.4 Imam Hambali

Bai’ul hadir lil badi’ itu tidak boleh (haram) dan akad jual belinya tidak sah, apabila terdapat lima hal berikut ini.

  • Masyarakat pedalaman membawa barang dagangannya (hartanya) untuk dijual.
  • Masyarakt pedalam akan menjual barang dagangannya dengan harga umum (harga pasaran).
  • Masyarakat pedalaman belum mengetahui harga di pasaran (harga umum).
  • Masyarakt kota sebagai pembeli dari barang milik masyarakt pedalaman.
  • Menyulitkan masyarakt banyak.

Sebagian ualam’ Hambali berpendapt bahwa bai’ul hadir lil badi itu hukumnya haram, karena berpijak pada hadist Rasulullah SAW. Akan tetapi akad jual belinya tetap sah (Shihhah ma’al hurmah), karena telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli

Ulama’ Hambali yang lain berpendapat bahwa bai’ul hadir lil badi itu boleh (al – Jawaz), karena larangan Rasulullah SAW. Ang terdapat dalam hadist itu hanya berlaku untuk umat Islam di permulaan datangnya agama Islam.

Keterangan :

Imam Hanafi, Maliki dan Syafi’I sepakat, bahwa transaksi bai’ul hadir lil badi itu keharamannya dipandang dari segi perbuatan transaksi (fi’lu) jual beli semacam ini. Sementara akad jual belinya tetap sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Sedangkan ulama’ Hambai menyilkan hukum bai’ul hadir lil badi menjadi tiga pendapat :

  1. Haram, dan batal akad jual belinya.
  2. Haram, dan sah akad jual belinya.
  3. Boleh dan sah akad jual belinya.

 

4.4 Membeli barang Dagangan Orang Pedalaman Sebelum Masuk Wilayah Kota (Talaqqi ar-Rukban).

Istilah talqqi ar-rukban adalah seseorang yang berasal dari wilayah perkotaan membeli barang dagangan masyarakt pedalaman sebelum mereka datang ke wilayah perkotaan. Praktek transaksi talaqqi ar-rukban biasanya terjadi diwilayah yang persaigan dagangannya sangat ketat.

Hukum transaksi talaqqi ar-rukban adalh haram, dipandang dari segi perbuatan (praktek) jual belinya, karena di dalamnya terdapat unsur membohongi, menyakiti dan merugikan masyarakat pedalaman yang akan menjual barang dagangannya. Namun, akad jual belinya tetap sah (shihhah ma’al hurmah), karena dalam prakteknya telah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli.

Larangan talaqqi ar-rukban ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(رواه البخارى ومسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah   bersabda: “ Jangan melakukan akad jual beli dengan cara talaqqi ar-rukban, jual beli di atas proses transaksi orang lain, an-najsy, dan jual beli dengan cara bai’ul hadir lil badi. [HR. B ukhhari-Muslim ]

Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim :

رَوَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَاِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. meriwayatkan, Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah kalian menghadang barang dagangan . Barang siapa menghadang barang dagangan kemudian membeli barang tersebut , maka ketika pemiliknya sampai di pasar , ia diperbolehkan untuk khiyar.”[HR. Muslim]

Hadits Rasulullah   yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim:

رَوَى اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا السِّلْحَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا الْاَسْوَاق (روا البخارى ومسلم)

Ibnu Umar ra. Meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Janganlah kalian semua mengahadang barang dagangan sampai pemiliknya (membawa) barang dagangan tersebut ke pasar”.

[HR. Bukhari-Muslim]

Ulama’ Madzahib al – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum transaksi talaqqi ar – Rukban dengan uraian sebagai berikut.

4.4.1 Versi Imam Hanafi

Praktek transaksi talaaqi ar – Rukban itu hukumnya makruh tahrim, karena dalam transaksi talaqqi ar – Rukban akan terjadi dua hal atau salah satunya, yaitu :

  • Menyulitkan dan membahayakan, masyarakat ketika barang dagangan itu sangat dibutuhkan. Disisi lain juga dapat menyebabkan harga pasar akan melambung tinggi.
  • Mengandung unsur membohongi masyarakat pedalaman, ketika mereka belum mengetahi harga umum (harga pasaran), karena pembelian barang dari masyarakt pedalam akan diperoleh dengan harga yang sangat murah dan akan dijual dengan harga yang jauh lebih mahal.

4.4.2 Versi Imam Maliki

Parktek transaksi talaqqi ar – Rukban itu hukumnya haram, karena dalam transaksi talaqqi ar – Rukban akan menimbulakn kesuliatan bagi masyarakt yang tinggal di wilayah perkotaan. Hukum haram ini berlaku ketika jarak tempuh antara masyarakat yang tinggal diwilayah perkotaan dengan masyarakt yang tinggal diwilayah pedalaman kurang dari 6 mil (-+ 10,125 km). Namun, apabila jaraknya lebih dari 6 mil (-=10,125 km), maka transaksi talaqqi ar – Rukban itu tidak haram (boleh), baik membeli untuk dijual kembali atau untuk digunakan sendiri.

Keterangan :

  • Imam Maliki berpendapat , bahwa dalam talaqqi ar-rukban berlaku beberapa rincian hukum diatas apabila barang dagangan berupa bahan makanan pokok , bukan yang lain , seperti buah-buahan, roti,atau makanan ringan lainnya.
  • Imam Maliki juga berpendapat , bahwa batasan jarak tempuh antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaaan , yakni 6 mil [-+ 10,125 km] tersebut merupakan sebuah pendekatan untuk mempermudah penetapan hukum.

 

4.4.3 Versi Imam Syafi’I

Praktek transaksi talaqqi ar-rukban itu hukumnya haram , dan mendapatkan dosa [al-itsm], apabila masyarakat pedalaman yang membawa barang dagangan belum mengetahui harga umum [harga pasar] di pasaran. Mereka [masyarakat pedalaman] memiliki hak khiyar [ hak pilih antara meneruskan dan membatalkan transaksi ] ketika mereka mengetahui harga umum di pasaran. Ketetapan hukum, bahwa masyarakat pedalaman memiliki hak khiyar itu apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

  • Masyarakat kota (pihak pembeli) membeli barang dagangan dengan harga dibawah harga umum (harga pasar).
  • Masyarakat pedalaman (pihak penjual) belum mengetahui harga umum (harga pasar).

 

Catatan :

Berdasarkan pendapat yang shahih, hak khiyar (hak pilih antara meneruskan dan membatalkan transaksi) yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman (pihak penjual) itu bersifat segera ( Al – Fauriyyah), artinya hak khiyar akan berlaku ketika mereka telah mengetahui harga umum (harga pasar), atau mengetahi bahwa masyarakat kota (pihak pembeli) akan membeli dengan harga yang sangat murah (dibawah harga umum). Menurut sebagian ulama’ Syafi’i, hak khiyar yang dimiliki oelh masyarakt pedalam (pihak penjual) adalah selama tiga hari tiga malam.

 

Keterangan :

  • Apabila masyarakat kota keluar ke daerah pedalaman tidak untuk talaqqi ar – Rukban, akan tetapi untuk kepentingan yang lain, dan pada waktu yang bersamaan terdapat ada yang ingin menjual barang dagangannya. Maka, apakah masyarakat kota dieprbolehkan membelinya?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama’ Syafi’i.

 

Pertama, masyarakat kota diperbolehkan untuk membeli barang dagangan milik masyarakt pedalaman, karena tujuan awalnya bikan untuk membeli barang dagangan milik orang pedalaman.

 

Kedua, masyarakt kota tidak diperbolehkan untuk membeli barang dagangan milik masyarakt pedalaman, karena tetap dianggap sebagai talaqqi ar – Rukban. Pendapat ini dinilai lebih kuat (Al – Mu’tamad).

 

  • Apabila masyarakat keluar ke daerah pedalaman untuk menjual barang dagangan kepada masyarakat pedalaman , apakah hal ini bias di benarkan ? Dalam hal ini juga terdapat dua pendapat ulama Syafi’i.

Pertama, tidak dibenarkan , karena menjual kepada masyarakat pedalaman dianggap sama dengan pembelian dari mereka. Pendapat ini dinilai lebih kuat [al-mu’tamad].

Kedua, dibenarkan, karena larangan dalam hadits Rasulullah   hanya menyangkut pembelian barang , bukan dalam hal penjualannya.

4.4.4 Versi Imam Hambali

Menurut ulama Hambali , terdapat dua rincian hukum dalam praktek transaksi talaqqi ar-rukban.

Makruh, karena larangan talaqqi ar-rukban yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. dinilai kurang jelas.

Haram, Karena melihat makna yang terkandung dalam hadits Rasulullah   , yakni terdapat unsur membohongi dan menyempitkan masyarakat pedalaman. Pendapat ini dinilai lebih kuat [al-mu’tamad].

Ulama’ Hambali menambahkan, bahwa apabila terlanjur terjadi transaksi talaqqi ar – Rukban, baik membeli atau menjual barang dagangan kepada masyarakat pedalam, maka masyarakt pedalaman memiliki hak khiyar, yakni hak pilih antara meneruskan dan membatalkan akad jual beli, ketika mereka mengetahui harga umum (harga pasar).

 

Keterangan :

Ulama’ madzahib al – Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) sepakat, bahwa transaksi talaqqi ar – Rukban itu haram, karena merujuk pada larangan yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW. Dan adanya unsur membohongi masyarakt pedalaman, dan akan menyempitkan (menimbulkan kesulitan) kepada masyarakt diwilayah perkotaan. Sementaram hukum akad jual belinya tetap sah, karena dalam prakteknya ini, masyarakat pedalaman memiliki hak khiyar, yakni hak pilih antara meneruskan dan membatalkan akad jual beli setelah mereka mengetahui harga umum (harga pasar).

 

4.5 Akad Jual Beli Ketika Adzan Shalat Jum’at

Hari Jum’at merupakan hari yang paling mulia diantara tujuh hari dalam sepekan. Syari’at Islam menganjurkan bagi para pemeluknya untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah, diwaktu siang hari maupun dimalam Jum’at. Disamping itu, syari’at islam juga menganjurkan agar umat Islam senantiasa mempersiapkan segala hal yang menunjang kegiatan ibadah, serta menaga diri dari perbuatan maksiat. Secara khusus, Allah SWT. Memperhatikan hari Jum’at sebagaimana yang termaktub didalam Surat Al – Jumu’ah ayat 9:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة/٩)

Dewasa ini, sebagian besar umat islam dengan beragam profesi dan kesibukannya , hampir tidak memperhatikan nilai-nilai lebih yang yang terkandung di dalam hari jum’at. Mereka seolah tidak melihat adanya perbedaan antara hari jum’at dengan hari-hari lainnya.

Dengan berpijak pada firman Allah swt surat al-Jum’at ayat 9, ulama madzahib al-arba’ah [Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali] menetapkan beberapa hukum transaksi [akad] yang dilakukan pada saat adzan shalat Jum’at dikumandangan , dengan uraian sebagai berikut.

 

4.5.1 Versi Imam Hanafi

Transaksi [akad] jual beli atau akad lainnya yang dilakukan pada saat adzan shalat Jum’at telah berkumandang itu hukumnya makruh tahrim , karena adanya bentuk larangan yang termaktub dalam firman Allah swt dalam surat al-Jumu’ah ayat 9. Sementara akad jual belinya tetap sah, ketika telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Hukum makruh tahrim ini berlaku mulai dari adzan shalat Jum’at yang pertama sampai berakhirnya jama’ah shalat Jum’at.

4.5.2 Versi Imam Maliki

Transaksi [akad] jual beli atau akad lainnya yang dilakukan pada hari jum’at itu hukumnya haram , karena adanya larangan yang terkandung di dalam firman Allah swt dalam surat al-Jum’ah ayat 9. Hukum haram ini berlaku mulai pada saat khatib [imam] naik ke atas mimbar untuk berkutbah sampai berakhirnya jama’ah shalat Jum’at. Sementara dalam masalah hukum sah atau tidaknya akad [transaksi] tersebut, ulama Maliki berbeda pendapat, dengan uraian sebagai berikut.

  • Batal [fasid atau rusak], karena adanya larangan dalam firman Allahswt dalam surat al-Jumu’ah ayat 9. Dan pendapat ini adalah pendapat yang yang masyhur di kalangan ulama Maliki.
  • Sah, karena akad [transaksi] yang dilakukan , telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pendapat ini, dinilai lemah [dhaif] di kalangan ulama Maliki.

4.5.3 Versi Imam Syafi’I

Transaksi [akad] jual beli atau akad lain yang dilakukan pada hari jum’at itu hukumnya haram, karena adanya larangan yang terkandung di dalam firman Allah swt dalam surat al- Jumu’ah ayat 9. Sementaa hukum akad jual belinya tetap sah, ketika telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Hukum haram ini berlaku mulai saat khatib [imam] naik ke mimbar untuk berkutbah , sampai berakhirnya jama’ah shalat jum’at.

4.5.4 Versi Imam Hambali

Transaksi [akad] jual beli atau akad lain yang dilakukan pada hari Jum’at itu hukumnya adalah haram dan akad jual belinya tidak sah, karena adanya larangan yang terkandung di dalam firman Allah swt dalam surat al-Jumu’ah ayat 9. Hukum haram ini berlaku mulai pada saat Khatib [imam] naik ke atas mimbar unuk berkutbah, sampai berakhirnya shalat Jum’at.

Keterangan :

  • Istilah makruh tahrim yang disampaikan oleh Imam Hanafi itu sama dengan hukum haram, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Maliki, Syafi’I dan Hambali.
  • Imam Hanafi ,Maliki dan Syafi’I menafsirkan kata-kata وذر البيع , dengan makna jual beli dan akad lainnnya , Karena melihat pada makna secara umum.Sementara imam Hambali mentafsiri ayat tersebut dengan makna akad jual beli saja, karena lebih melihat pada makna yang khusus.

4.6 Menjual Satu Mabi’ dengan Dua Harga

Menjual satu mabi [barang dagangan] dengan dua harga tidak diperkenankan [ dilarang] oleh Rasulullah   sebagaiman tersurat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad , Turmudzi, An-Nasa’i:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ (رواه احمد والترمذي و النسائى)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah   melarang menjual satu mabi’ dengan dua harga.[HR.Ahmad, Turmudzi, An-Nasa’i]

Menjual satu mabi’ dengan dua harga dapat digambarkan ketika seorang penjual kambing menawarkan dagangannya, “Kambing ini saya jual dengan harga Rp. 1 juta tunai, atau Rp 2 juta dalam tempo 2 bulan.” Jual beli tersebut dianggap menjual satu barang dagangan [kambing] dengan dua harga, yakni Rp 1 juta tunai dan Rp 2 juta dalam tempo dua bulan. Hukum jual beli semacam ini haram, karena dinilai telah melanggar larangan Rasulullah   di atas.Namun untuk sah dan tidaknya akad tersebut , ulama madzahib al-arba’ah berbeda pendapat dengan penjelasan sebagai berikut.

4.6.1 Versi Imam Hanafi

Menjual satu mabi’ [barang dagangan]dengan dua harga itu hukum akad jual belinya adalah fasad [rusak], namun tidak batal karena belum ada kejelasan harga [majhul]. Artinya, ketika penjual dan pembeli telah usai transaksi [akad] , pihak penjual hendaknya memastikan [ta’yin] salah satu dari pilihan harga yang ditawarkan sebelum terjadi serah terima [ijab dan qabul]. Namun apabila setelah serah terima [pembeli menerima mabi’] pihak penjual belum menta’yin dua harga tersebut, maka transaksi [akad] jual beli itu fasad [rusak] dan batal.

4.6.2 Versi Imam Maliki

Menjual satu mabi’ [barang dagangan]dengan dua harga itu hukum akad jual belinya adalah sah, karena seorang penjual diperkenankan untuk memberikan dua pilihan harga terhadap pembeli. Sehingga ketika pembeli telah sepakat dan tela terjadi ijab qabul, maka pembeli harus memilih salah satu dari dua harga yang ditawarkan oleh penjual.

 

 

 

4.6.3 Versi Imam Syafi’i dan Hambali

Menjual satu mabi’ [barang dagangan]dengan dua harga itu hukum akad jual belinya adalah tidak sah [batal], karena belum ada kejelasan harga dan pihak penjual dinilai tidak sungguh-sungguh [tidak mantap] dalam proses transaksi jual beli.

 

4.7 Tafriq as- Shafqah

Dalam istilah fiqh muamalah terdapat istilah tafriq as-shafqah, yaitu memisahkan antara dua barang dagangan, barang yang sah untuk diperjual belikan dan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan. Seperti akad jal beli minuman ringan [halal] dengan minuman keras [haram] dalam satu krat, menjual kambing miliknya dan milik orang lain dalam satu kandang, dan contoh lainnya.

Akad jual beli dua barang dagangan yang berbeda status sah dan tidaknya ini ditanggapi secara berbeda di kalangan ulama madzahi al-arba’ah dengan beberapa pendapat dan alasannya sebagai berikut.

4.7.1 Versi Imam Hanafi

Hukum satu akad jual beli untuk dua barang dagangan yang berbeda status sah dan tidaknya sebagai mabi’ (barang yang dijual) dirinci sebagai berikut.

  1. Keseluruhan akad jual belinya batal (tidak sah) jika mabi’(barang dagangan) tersebut merupakan campuran antara semisal air cukak (mal) dengan minuman keras (bukan mal) dalam satu kart, atau menjual batu bata yang proses pembuatannya dicampur dengan air (benda) najis, atau sebagian tanahnya bercampur dengan tanah milik orang lain.
  2. Akad jual beli batal (tidak sah) salah satunya, ketika mabi’ semisal seorang budak (mal) bersama denga seorang amat (budak perempuan) yang melahirkan anak dari sayyid (majikan)nya dan dinilai sebagai mal.
  3. Dalam masalah penjualan barang milik sendiri yang bercampur dengan milik orang lain, akad jual beli hanya sah pada salah stunya, sementara yang satunya lagi ditangguhkan atas izin pemilik barang.

4.7.2 Versi Imam Maliki

Hukum satu akad jual beli untuk dua barang dagangan yang berbeda status sah dan tidaknya sebagai mabi’ (barang yang dijual) dirinci sebagai berikut:

  1. Akad jual beli batal (tidak sah) semuanya, ketika mabi’ (barang dagangan) semisal kambing (barang halal) dengan babi (barang haram), air minum (halal) dengan minuman keras (haram).
  2. Akad jual beli sah semuanya, ketika mabi’ milik sendiri bersama dengan barang milik orang lain, artinya akad jual belinya sah, namun luzumnya (kepastian jual beli) menunggu izin dari pemilik barang yang satunya.

4.7.3 Versi Imam Syafi’i

Hukum satu akad jual beli untuk dua barang dagangan yang berbeda status sah dan tidaknya sebagai mabi’ (barang yang dijual) dirinci sebagai berikut.

  1. Akad jual beli sah pada salah satunya, yakni pada berang yang halal, ketika mabi’ (barang dagangan) semisal kambing (barang halal) dengan babi (barang haram).
  2. Akad jual beli itu sah pada salah satunya, ketika menjual dua mabi’ (barang dagangan), dimana salah satunya rusak sebelum diterima oleh pembeli.
  3. Kedua akad (transaksi) sah semuanya, ketika dua akad yang berbeda dilakukan secara bersamaan, seperti akad jual beli dilakukan bersama dengan akad ijarah, akad ijarah dengan akad salam.

4.7.4 Versi Imam Hambali

Hukum satu akad jual beli untuk dua barang dagangan yang berbeda status sah dan tidaknya sebagai mabi’ (barang yang dijual) dirinci sebagai berikut.

  1. Akad jual beli itu batal semuanya, ketika mabi’ (barang dagangan) berupa barang yang dapat dilihat semisal kambing dengan barang yang tidak bisa dilihat semisal janin kambing.
  2. Akad jual beli sah pada salah satunya, ketika mabi’ (barang dagangan) berupa barang yang sah diperjual belikan bersama dengan mabi’ yang tidak sah diperjual belikan, semisal kambing (barang halal) dengan babi (barang haram), mabi’ milik sendiri bersama dengan barang milik orang lain secara menyeluruh (musya’).

Catatan :

Dalam masalah tafriq as-shafqah, ulama madzahib al-arba’ah memiliki kesamaan dalam tiga hal.

  1. Pihak pembeli memiliki hak khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).
  2. Para pengikut madzahib al-arba’ah berbeda pendapat dengan imamnya, yakni dalam masalah satu akad untuk dua hal yang berbeda yang dihukumi batal keseluruhannya.
  3. Melakukan satu akad untuk dua transaksi yang berlainan itu hukumnya sah semuanya.

 

 

 

 

 

 

Bab Kelima

Menimbun (Ihtikar)

5.1 Hukum Mebimbun (Ihtikar)

Syari’at Islam menegaskan, bahwa hukum ihtikar (menimbun bahan makanan pokok atau barang lainnya) untuk dieprjualbelikan di hari kemudian dengan harga yang melambung tinggi adalah haram. Ketetapan hukum ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

رُوِيَ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Sesungguhnya Ma’mar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa menimbun (makanan pokok) maka ia telah berbuat kesalahan.” (HR. Muslim)

Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Hakim :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ (رواه الحاكم)

Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah saw melarang perbuatan menimbun makanan pokok. (HR. Hakim)

Berdasarkan hadits Rasulullah saw di atas, perubuatan menimbun makanan atau harta benda lainnya adalah peruatan yang dilarang oleh syara’. Ketentuan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai ihtikar atau menimbun harta benda yang diharamkan adalah sebagai berikut.

  1. Hasil pembelian, artinya penimbunan yang diharamkan adalah ketika harta yang ia timbun merupakan makanan atau harta benda hasil pembelian (jawa:kulakan), bukan hasil panen milik sendiri.
  2. Makanan pokok, artinya penimbunan yang diharamkan adalah ketika harta yang ia timbun merupakan makanan pokok atau kebutuhan pokok masyarakat setempat, seperti beras, jagung, ketela, atau lainnya. Jadi menimbun makanan selain makanan pokok hukumnya tidak haram.
  3. Menjual barang timbunan dengan harga yang sangat mahal (tinggi) saat banyak orang yang membutuhkannya. Apabila harta yang ditimbun dijual dengan harga yang wajar (sesuai harga pasaran), maka hukumnya tidak haram (boleh).
  4. Menimbulkan kesulitan di tengah masyarakat (tadlyiq), jadi ketika penimbunan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kesulitan, karena masih banyak barang atau kebutuha pokok yang mudah ditemukan, maka hukum penimbunan (ihtikar) itu tidak haram.

Catatan :

Pendapat sebagai ulama, yang merupakan pendapat yang paling tepat untuk zaman sekarang, adalah bahwa harta benda yang haram ditimbun bukan hanya terbatas pada makanan pokok saja, namun juga terjadi pada segala kebutuhan masyarakat pada umumnya, seperti bahan bakar minyak, pupuk, obat tanaman, dan lainnya. Kesimpulan ini merujuk pada sebuah ilat (alasan) dimana segala sarana kebutuhan ketika ditimbun akan menimbulkan keresahan, kesulitan, dan membingungkan masyarakat, jadi hukumnya haram (tidak boleh).

Meski demikian, sebagian ulama madzhab Syafi’i mengatakan, bahwa menimbun bahab makanan pokok hukumnya makruh (tidak haram).

5.2 Tas’ir (Penentuan Harga oleh Pemerintah)

Ta’sir adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan harga barang dagangan di pasaran agar harga tetap stabil dan melindungi masyarakat (konsumen) dari bentuk-bentuk penipuan, ketika harga sedang melambung tinggi.

Pada zaman Rasulullah saw pernah terjadi lonjakan harga barang dagangan di pasaran yang sangat tinggi sampai tidak bisa dikendalikan, sehingga para sahabat, merasa resah dan mengalami keberatan terhadap lonjakan harga yang terlalu tinggi tersebut. Akhirnya mereka menyampaikan usulan kepada Rasulullah saw agar Beliau menentukan harga (ta’sir) barang di pasaran. Namun Raslullah saw justru bersabda : “Saya tidak berhak menentukan harga (menta’sir) segala sesuatu, karena Allah swt telah menentukannya, Dialah yang memberikan rizki. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ اْلبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَامَالٍ (رواه احمد وابوداود)

Diriwayatkan dari ra. para sahabat berkata, wahai Rasulullah sekarang harga telah mengalami lonjakan (mahal), mohon tentukanlah harga (standar) untuk kami! Kemudian Rasulullah saw bersabda :”Allah swt adalah Dzat yang menentukan harga, mencabut (rizki), melapangkan urusan (rizki), dan memberikan rizki. Saya tidak berhak menentukan harga. Sungguh saya berharap ketika menghadap Allas swt tidak ada diantara kalian yang memintaku (menuntut) karena perbuatan dzalim dalam hal darah (nyawa) dan harta benda.

(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Ulama madzahib al-arba’ah berbeda pendaat dalam masalah hukum ta’sir (penentuan harga oleh pemerintah) dengan ketentuan sebagai berikut.

5.2.1 Versi Imam Hanafi, Syafi’i, dan Hambali

Hukum tas’ir (penentuan harga oleh pemerintah) pada dasarnya adalah haram (tidak boleh). Hak tas’ir hanya milik Allah swt dan pemilik barang dagangan. Namun ketika keadaan semakin mendesak (darurat) dimana masyarakat mengalami keresahan dan kesulitan yang berkepanjangan akibat harga barang melambung tinggi, maka pemerintah setempat harus memberikan kebijakan dengan menentukan harga yang standar (harga umum), dengan harapan agar tercipta kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat (maslahah ammah) dengan demikian tas’ir menjadi wajin dilakukan pemerintah.

5.2.2 Versi Imam Maliki

Hukum tas’ir (penentuan harga oleh pemerintah) adalah boleh secara mutlak, baik dalam kondisi mendesak (darurat) atau kondisi stabil. Karena mendesak yang diberikan oleh pemerintah bisa dipastikan demi kemslahatan masyarakat.

Setelah menlaah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud di atas dan beberapa pemikiran (ijtihad) sebagian ulama selain imam Maliki, dapat disimpulkan, bahwa penentuan harga oleh pemerintah (tas’ir) itu tidak diperbolehkan dan termasuk perbuatan dzalim muharram (kesalahan yang diharamkan). Namun akan diperbolehkan ketika dilakukan oleh pemerintah yang adil yang mengutamakan kemaslahaan masyarakat. Berikut kesimpulannya.

Haram, apabila masyarakat telah melakukan transaksi dengan baik dan benar, kemudian harga melambug tinggi karena barang dagangan mulai berkurang atau karena telalu banyaknya pembeli yang membutuhkan.

Wajib, apabila masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara yang salah dan tidak wajar, seperti menaikkan harga terlalu tinggi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Catatan :

Beberapa hukum tas’ir berlaku untuk segala macam harga kebutuhan masyarakat, bukan hanya tertentu pada masalah harga makanan pokok.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s